Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan
Daftar Efek Syariah dimaksud adalah berasal dari laporan keuangan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diterima oleh Bapepam dan LK sampai
dengan tanggal 26 Mei 2009 serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang
diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik maupun dari pihak–pihak lain yang
dapat dipercaya.

Secara periodik Bapepam dan LK akan melakukan review atas Daftar Efek
Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga
dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan
Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau
apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan
Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek
Syariah.

Pada saat Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku, maka Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-494/BL/2008 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. Daftar Efek Syariah dimaksud mulai berlaku 5 (lima) hari
bursa setelah tanggal ditetapkan.
Jakarta, 29 Mei 2009
Ketua
ttd.
A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Untuk Lebih lengkapnya silakan didonlot di sini

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan, untuk mempercepat pertumbuhan perbankan berbasis syariah, pemerintah mengeluarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Ritel. Surat berharga ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset SBSN baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing.

“Ini adalah salah satu instrument pasar uang yang bisa diharapkan mempercepat pertumbuhan perbankan berbasis syariah,” jelas Rahmat Waluyanto, dalam diskusi mengenai Sukuk Ritel di Hotel Imperial Aryaduta, Jumat (23/1/2009) malam.

Sukuk Ritel yang diterbitakan pemerintah ini akan mulai dipasarkan 30 Januari mendatang hingga 20 Februari. Nilai investasi awal yang disiapkan minimal Rp5 juta berikut kelipatannya. Jatuh tempo sukuk ritel ini yakni pada Februrai 2012 mendatang.

Rahmat mengatakan, sukuk ritel tersebut bisa dibeli perbankan sebagai bentuk investasi. Kata dia, meskipun sifatnya syariah, namuan instrument ini bisa digunakan semua kalangan termasuk nonmuslim.

Sukuk ritel yang akan mulai dipasarkan 30 Januari hingga 20 Februari mendatang tersebut, menurutnya, memiliki kelebihan terutama dari faktor risiko gagal bayar. Pasalnya, pemerintah menjamin langsung pembayaran dana ketika jatuh tempo.

Sementara dari resiko pasar, sukuk ritel tidak akan dijual di pasar sekunder jika memang harganya menurun. Surat berharga tersebut hanya bisa dibayarkan ketika jatuh tempo. Sedangkan resiko likuiditasnya bisa pastikan aman sebab bisa dijaminkan pada pihak lain.

“Yang terpenting adalah sukuk ritel ini sifatnya halal dan diakui oleh Departemen Agama dan MUI. Jadi umat Islam ataupun masyarakat umum tidak perlu ragu,” ulasnya.

Rahmat Waluyanto mengatakan, Sukuk Ritel yang ditujukan pada nasabah perorangan, tidak hanya menopang perekonomian masyarakat namun juga menyokong ketersediaan APBN. Namun, pengeluaran sukuk ritel ini tidak semata-mata melihat kebutuhan fiskal namun juga kepentingan umat Islam yang memerlukan instrument yang dinyatakan halal.

Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Departemen Agama Prof Nasaruddin Umar mengatakan, sukuk ritel tersebut sudah mendapatkan status hukum wakaf dan zakat. Legalitas surat berharga tersebut dijamin oleh pemerintah.

“Penerbitan surat berharga ini bukan hanya untuk kepentingan umat Islam tetapi bangsa Indonesia. Sudah ada jaminan zakat dan wakafnya dari Departemen Agama,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurutnya, selama ini banyak ulama yang menganggap deposito yang dikeluarkan bank konvesional adalah haram. Namun, dengan adanya Sukuk Ritel, instrument ini bisa digunakan sebab sudah melalui pengkajian dan dinyatakan halal.

source : suaramedia.com

makalah ini ditulis oleh seorang profesor yang melihat dari study kasus malaysia indonesia

Papernya bisa di download disini

Taicing: JAKARTA – Indonesia diperkirakan bisa mengalahkan Malaysia dalam hal penerbitan sukuk global negara. Hal
tersebut diungkapkan Senior Vice President HSBC Amanah, Mahmoud Abushamma.

Menurut Mahmoud, meski
Malaysia mendominasi nilai penerbitan sukuk dunia, namun negara itu hanya memiliki satu sukuk global negara.
Satu-satunya sukuk global negara Malaysia itu diterbitkan pada Juli 2002 dengan nilai 600 juta dolar AS. Sementara,
sukuk global negara Indonesia diproyeksi mencapai satu miliar dolar AS. ”Tahun ini, kalau Indonesia jadi menerbitkan
sukuk satu miliar dolar AS, Malaysia akan kalah,” ujar Mahmoud.

Selain itu, Mahmoud juga mengatakan, Indonesia berpotensi besar menjadi hub keuangan syariah Asia Tenggara pada
2012. Menurutnya, Indonesia memiliki berbagai potensi pendukung yang tidak dimiliki negara lain di Asia Tenggara yakni tingkat pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, kata Mahmoud, Indonesia juga memiliki banyak proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar dolar AS.

Dalam beberapa tahun ke depan, menurutnya, Indonesia membutuhkan dana sebesar 150 miliar dolar AS untuk
membiayai proyek infrastruktur. Jika kebutuhan atas dana tersebut dipenuhi melalui pembiayaan syariah, maka
Indonesia bisa menjadi salah satu negara penting dalam keungan syariah dunia. Hal itu juga bisa mendorong
perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah lokal.
Mahmoud menyebutkan, pemenuhan kebutuhan dana infrastruktur melalui pembiayaan syariah mungkin terealisasi. Hal
tersebut telah didukung disahkannya UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadi landasan penerbitan
sukuk negara bernilai triliunan rupiah.
Potensi Indonesia mengalahkan sukuk Malaysian juga diugkapkan Direktur Batasa Tazkia, Heriyakto S Hartomo.
Menurutnya, peluang Indonesia menjadi hub keuangan syariah di Asia Tenggara pada 2012 memang cukup besar.
.”Saya kira proyeksi bahwa Indonesia menjadi hub keuangan syariah pada 2012 cukup beralasan,” katanya.
Ia mengatakan, investor Timur Tengah sebetulnya telah lama ingin masuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi dengan
kondisi saat ini dimana mereka tengah mengalami overlikuditas dana akibat naiknya harga minyak dunia. Namun,
karena tidak adanya instrumen investasi syariah menarik seperti sukuk, mereka memutuskan menunda investasi.
”Akhirnya mereka parkir dananya dulu di Malaysia untuk masuk ke Indonesia, ” ujar Heriyakto. aru( )

Republika, 18/4/2008

However the total number of Islamic banks is still small and according to online-researches conducted by Shariah-Fortune estimated at around 350-400 institutions worldwide. Compared to around 9,500 banks located in the USA the Islamic Banking sector still seems pretty small.

But its relative small numbers bear potential for extraordinary growth rates. According to estimates Islamic Banking is one of the world’s fasted growing financial sectors, rising 15-20 % p.a. Asian Banker Research Group found out that growth rate is as high as 26.7 % among the 100 largest Islamic banks.

Basically Islamic Banking is not only restricted to about 1.5 bn Muslims; indeed even non-Muslims can profit from the advantages of Shariah-compliant banking. Most of the banks offer their services to non-Muslims as well.

Islamic banks are located in 50 countries worldwide and can be found in countries like Algeria, Azerbaijan,…Yemen. Major Islamic Banking hubs are Malaysia, Bahrain, UK and UAE.

With regards to the above mentioned many countries and banks now trying to establish or expand Shariah-compliant banking.

A recent example is the mainly Muslim nation of Kazakhstan in which 3-4 Islamic banks are planning to set up operations soon. Special attention should be paid to China. The China Banking Regulatory Commission had given approval to a pilot project of Bank of Ningxia to undertake Islamic financial services in the People’s Republic of China. Even African countries like Nigeria or Senegal trying now to expand their Islamic Finance systems. In March 2009, a framework for non-interest banking was released by the Central Bank of Nigeria. More examples could be named.

However many of these countries are not yet ready to offer Shariah-compliant banking services as they either lack human resources, expertise or the economical and political framework to do so. According to Dr. Al Jarhi, President of the International Association for Islamic Economics, ‘…one of the most serious challenges is represented in the need for set standards and criteria for the governance of Shariah boards at Islamic banks’.

Shariah-Fortune is a service provider in the Islamic Finance Intelligence. It provides informational content with regards to Islamic banking & financing, insurance/takaful, real estate, investment, asset and wealth management and other services related to Islamic finance. Shariah-Fortune provides the world´s biggest company online directory for Islamic Finance with more than 800 institutions in 50 countries worldwide. It covers nearly every geographic region and segment in the Shariah compliant products industry, sourced from the internet through a substantial secondary research effort coupled with a high quality data cleansing process.

Periodically Shariah-Fortune  issues a free market report about the size, market players and development of the Islamic Finance sector.

Source: zawya.com

The current financial and economic crisis is a first for the $1 trillion Islamic finance industry, which over the past few years has been spoilt by cheap oil money, and legal provisions and protection clauses in sukuk worth billions of dollars are being tested for the first time.

Islamic bonds, or sukuk, are structured as profit-sharing or rental agreements and their returns are derived from underlying assets. Islamic finance caters to investors who would like to avoid paying or earning interest, prohibited by Islamic law.

Kuwait’s Investment Dar said in May it had defaulted on a $100 million sukuk registered in Bahrain and in the United States a court case is ongoing on the East Cameron Partners Sukuk by bankrupt Texas-based East Cameron Gas Company.

Despite its earlier billing as a safer alternative to traditional banking due to its requirement for assets to underpin deals, Islamic bondholders may not have any more legal safeguards than conventional counterparts in case of default.

With rare exceptions, sukuk issuers have created special purpose vehicles (SPV) to pool assets underlying the issue, but they have not been securitized for a true sale to investors.

“Secular, non-Sharia courts upholding those structures are more likely to consider sukuk holders to have contractual rights as opposed to proprietary rights and as a result rank them as creditors rather than equity holders,” said Muneer Khan, partner and head of Islamic finance at law firm Simmons and Simmons.

A $650 million sukuk issued by troubled Saudi group Saad, which is undergoing debt restructuring, for example is seen as an asset-based, rather than an asset-backed, sukuk. Yields of the sukuk jumped to above 70 percent in mid-June, as investors feared a default of the issue.

Most sukuk are structured as asset-based instruments, rather than asset-backed securitisation where “you always have a claim for that particular asset that has been sold to you as the investor”, said Megat Hizaini Hassan, an Islamic banking lawyer in Kuala Lumpur.

“Everybody is chasing the same assets if they have not been transferred to the name of the sukuk holders,” said Samer Amro, senior associate at law firm Dewey LeBoef.

Other uncertainties are likely to arise from sukuk defaults, including a debate about how courts will interpret repurchase clauses which are structured to follow a controversial ruling by prominent jurist Sheikh Muhammad Taqi Usmani in late 2007.

Taqi had ruled that repurchase guarantees found in most sukuk contradict Islamic laws, as they violate the principle of sharing risks and returns.

“If you’re looking at the newer structures where the repurchase obligations are left to be determined at the time of repurchase, there may be some issues there,” said Megat Hizaini.

“You don’t really know how the courts will treat it in the situation,” he said.

Islamic finance is governed by scholars’ rulings, national regulators and its own standard-settings bodies such as Bahrain-based AAOIFI, the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

“In the Middle East, it’s going to put to the test many of the legal protections that were originally built into the sukuk,” said Mohammad Faiz Azmi, global Islamic finance leader at PriceWaterhouseCoopers, adding that countries in the region typically do not have bankruptcy laws as sophisticated as in Europe.

“When these sukuk start to default, it would be very apparent which jurisdiction has a more robust system than others,” he said.

Corporates with perceived higher risks that are facing high borrowing costs and a sluggish regional IPO market could use true sukuk sales with full ownership transfers as an avenue to the capital markets.

“It adds some credit-enhancement, it adds credit-worthiness,” said Rizwan Khan, a senior associate at law firm Norton Rose.

But the paperwork involved in registering ownership transfers in the Gulf Arab region and restrictions on foreign ownership of land make true sukuk sales difficult.

Issuers have to register the SPVs, to which asset ownership would have to be transferred, in Bahrain or the Cayman Islands, as regulatory frameworks in other Gulf countries like Saudi Arabia and Kuwait do not fully cover sukuk structures.

This turns the SPV into a foreign buyer, limiting the pool of assets.

“This is not going to change unless laws are enacted, in particular on the ownership issues,” Khan said. (Reuters)

Source: arabianbusiness.com

Ditulis oleh Irfan Syauqi Beik, Msc
Salah satu isu terhangat pasar keuangan syariah adalah kesesuaian syariah dari sukuk. Muhammad Taqi Usmani, seorang ahli fikih dan pakar keuangan syariah kenamaan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah AAOIFI, sebuah lembaga internasional terkemuka yang membuat berbagai aturan standar keuangan syariah dunia, mengatakan 85 persen penerbitan sukuk dunia tidak sesuai dengan syariah.

Mantan hakim agung pada Mahkamah Syariah Pakistan itu menyatakan bahwa sukuk-sukuk tersebut pada umumnya memiliki kemiripan praktik dengan obligasi konvensional berbasis bunga sehingga jika tidak segera diperbaiki mekanismenya dikhawatirkan akan menciptakan sejumlah masalah di masa datang. Ia pun mempermasalahkan struktur sukuk yang lebih mendekati struktur debt-based daripada equity-based. Sebuah pernyataan yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan industri keuangan syariah mengingat latar belakang kepakaran beliau tidak diragukan lagi.

Tiga persoalan
Ada tiga kondisi yang dikritisi oleh Syekh Taqi, yang membuat beliau sampai pada kesimpulan bahwa mayoritas sukuk tidak sesuai dengan syariah. Pertama, masalah kepemilikan terhadap aset dalam sukuk. Secara konsep, sukuk merepresentasikan saham kepemilikan aset yang memberikan pendapatan dan keuntungan, seperti aset yang disewakan maupun investment vehicle yang mencakup sejumlah proyek di sektor riil.

Meski demikian, pada praktiknya, masalah kepemilikan ini sering kali menimbulkan keraguan. Syekh Taqi memberikan contoh beberapa sukuk yang menjadikan saham perusahaan sebagai underlying asset-nya, di mana saham tersebut tidak mencerminkan kepemilikan aset perusahaan sepenuhnya, melainkan hanya memberikan hak untuk mendapatkan dividen. Sukuk tidak lebih dari membeli “return” atau dividen dari saham, dan hal tersebut kurang sesuai dengan syariah.

Kedua, ditinjau dari sisi pembagian laba yang dilakukan secara rutin. Syekh Taqi mengungkap sebagian besar sukuk yang diterbitkan memiliki kemiripan dengan obligasi konvensional dalam hal pembagian laba dengan persentase tetap, yang besaran nilainya merujuk pada tingkat suku bunga (LIBOR).

Yang beliau soroti, bagaimana manajer atau pengelola sukuk dapat memastikan laba tersebut akan dibagikan secara rutin. Cara yang lazim digunakan adalah dalam dokumen sukuk tersebut telah dijelaskan berapa laba yang akan dibagikan kepada investor. Apabila laba yang terjadi lebih besar dari laba yang telah tertulis, kelebihannya menjadi insentif bagi manajer karena telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Tetapi, apabila yang terjadi sebaliknya, yaitu laba yang dihasilkan lebih kecil dari yang tertulis dalam dokumen, manajer wajib membayar kekurangannya dengan menganggap sebagai pinjaman tanpa bunga pada investor. Manajer akan dapat memperoleh kembali pinjaman ini ketika pada periode selanjutnya laba yang dihasilkan lebih besar dari yang tercatat dalam dokumen. Bagi Syekh Taqi, ini hal yang kurang sesuai dengan syariah.

Ketiga, adanya klausul untuk membeli kembali sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan nilai nominalnya tanpa memandang harga pasarnya. Ini dilakukan melalui instrumen binding promise (al-wa’ad) atau janji mengikat yang secara eksplisit dinyatakan dalam akad sukuk. Beliau memandang itu memiliki kemiripan dengan obligasi konvensional dan memerlukan kajian syariah yang lebih dalam.

Analisa fikih
Bagi Taqi Usmani, ketiga kondisi itu menimbulkan sejumlah pertanyaan yang memerlukan analisis dan penjelasan secara fikih. Pertama, bolehkah kita menganggap kelebihan laba aktual terhadap laba (return) yang dibagikan kepada investor sebagai insentif bagi pengelola atau manajer sukuk?

Kedua, bolehkah manajer sukuk membayar selisih antara laba aktual dan laba yang akan dibagikan kepada investor sebagai bentuk pinjaman tanpa bunga dan kemudian menggantinya apabila laba aktual periode berikutnya lebih besar dari laba yang akan dibagikan? Ketiga, apakah binding promise untuk membeli kembali aset sukuk pada saat jatuh tempo sesuai nilai nominal awalnya dan menjamin return diperbolehkan?

Terkait dengan pertanyaan pertama, Syekh Taqi menjelaskan pada umumnya fuqaha membolehkan pemberian insentif dalam kontrak wakalah, sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas dan Ibnu Sirin dan diperkuat oleh pendapat Ibn Qudama. Karena itu, pada prinsipnya seorang broker diperbolehkan menjual sesuatu di atas harga yang ditawarkan oleh produsen dan kelebihan dari hasil penjualan itu menjadi miliknya.

Dalam kaitannya dengan praktik sukuk saat ini, Taqi Usmani mengusulkan agar pemberian insentif ini dikaitkan dengan ekspektasi profit perusahaan yang menerbitkan sukuk. Sebagai contoh, jika ekspektasi minimum keuntungan 10 persen, pengelola atau manajer sukuk berhak mendapat tambahan fee jika keuntungan aktual yang didapat lebih besar dari 10 persen. Ini menunjukkan kinerja manajemen sangat bagus.

Syekh Taqi menolak jika besarnya persentase laba yang akan dibagikan kepada pemegang sukuk dikaitkan dengan cost of financing maupun tingkat suku bunga. Dewan Pengawas Syariah harus jeli melihat ini.

Kemudian pada pertanyaan yang kedua, Syekh Taqi menjelaskan, jika hal tersebut terjadi, transaksi akan jatuh pada kategori “penjualan dengan kredit”, di mana transaksi tersebut dilarang berdasarkan hadis shahih-hasan riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Terkait dengan hal ini, Ibnu Qudamah mengatakan para ulama tidak berbeda pendapat. Ia mengatakan jika seseorang menjual dengan syarat sang pembeli memberikan kredit atau pinjaman kepada sang penjual, atau sebaliknya, transaksi tidak sah.

Jawaban pertanyaan ketiga, Syekh Taqi menjelaskan jika manajer sukuk bertindak sebagai mudharib atau syarik (mitra), komitmen tersebut tidak sah. Sejumlah pakar mencoba memberikan argumentasi bahwa komitmen yang berujung pada capital guarantee itu diperbolehkan pada syirkatul milk dan dilarang pada syirkatul ‘akad sehingga jika sukuk dilandasi oleh prinsip syirkatul milk maka komitmen yang ada menjadi valid.

Menanggapi itu, Syekh Taqi menjelaskan pada kenyataannya transaksi pada sukuk tidak untuk menguasai/memiliki aset yang ada sebagaimana direfleksikan oleh syirkatul milk, tetapi lebih pada joint investment, yang notabene bentuk syirkatul ‘akad.

Hikmah bagi Indonesia
Pernyataan Syekh Taqi Usmani mengundang kontra argumen sejumlah pakar, seperti Mohamed Elgari, Nejatullah Siddiqui, Rodney Wilson, dan M Akram Laldin. Secara umum mereka mengatakan pada kondisi sekarang ini memang agak sulit mencari bentuk yang ideal karena industri keuangan syariah masih pada tahap awal pengembangan.

Sukuk memang saat ini lebih menggunakan struktur berbasis utang dibandingkan dengan berbasis ekuitas karena “secara alami” karakter sukuk lebih dekat kepada struktur berbasis utang. Ke depan diperlukan sejumlah inovasi agar instrumen sukuk ini dapat lebih berbasis ekuitas sehingga bisa optimal berperan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara.

Bagi negara kita, ada dua pelajaran utama yang dapat diambil. Pertama, perlunya memiliki ahli-ahli fikih yang memiliki penguasaan dan wawasan ekonomi yang baik serta ekonom yang berwawasan syariah. Hal ini dapat dipenuhi melalui pembangunan sistem pendidikan ekonomi syariah yang termanajemen dengan baik.

Kedua, perlunya kehati-hatian secara syariah dalam setiap penerbitan sukuk agar tidak terjebak pada isu-isu di atas. Rencana pemerintah menerbitkan sukuk negara Rp 15 triliun perlu kita dukung. Namun, penulis berharap agar akad yang digunakan benar-benar sesuai dengan syariah. Misalnya, jika pemerintah ingin menggunakan sukuk ijarah, jangan sampai barang milik negara (BMN) hanya menjadi “agunan”.

Padahal, maksud dari sukuk ijarah adalah agar barang/aset yang ada dapat didayagunakan melalui mekanisme sewa yang akan memberikan keuntungan. Jika BMN itu tidak digunakan untuk kegiatan bisnis sebagaimana tujuan penerbitan sukuk, sebaiknya jangan dijadikan sebagai underlying asset.

Ikhtisar:
- Syekh Taqi, ahli fikih dan ekonomi Islam, menyatakan mayoritas sukuk tidak sesuai dengan syariah.
- Solusinya melalui pembangunan sistem pendidikan ekonomi syariah yang termanajemen dengan baik.

Raditya Sukmana
Dosen FE Unair dan Part-Time Lecturer IIU Malaysia

Irfan Syauqi Beik
Dosen FEM IPB dan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia

Raditya Sukmana
(adit/momy)
Lecturer in Airlangga University Surabaya Indonesia
Phd Student International Islamic University Malaysia
Coordinator Islamic Economic Forum for Indonesian Development (ISEFID) KL Chapter

Se- lain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk meru- muskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instru- men keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing, serta laran- gan terhadap riba, gharar, dan maysir.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah ban- yak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah su- kuk. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pem- biayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Ma- laysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt – Jerman.

Penerbitan sovereign sukuk biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismatch, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (Islamic Treasury Bills) yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang. Total emisi sukuk internasional berkembang pesat dari semula pada tahun 2002 hanya sekitar USD1 miliar, menjadi USD17 miliar pada bulan April 2007.

Jumlah dan jenis instrumen su- kuk juga terus berkembang, dari semula hanya dikenal sukuk al ijarah berkembang menjadi 14 jenis sukuk sebagaimana ditetapkan oleh The Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Adapun investor su- kuk, tidak lagi hanya terbatas pada investor Islami, karena pada saat ini sebagian besar investor sukuk justru merupakan inves- tor konvensional.

Di dalam negeri sendiri, pasar keuangan syariah, termasuk pasar sukuk juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, Pemerintah telah menyusun RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan Sukuk Negara atau SBSN.

mungkin itu berguna bagi yang lain

Pressure on investment promotion intermediaries (IPIs) to obtain a piece of the shrinking FDI pie will be greater now and with potential budgets cuts, IPIs will be expected to squeeze more out of their online investor outreach and marketing efforts. The following article offers several industry best practices to help IPIs fine tune their online marketing efforts to achieve maximum effect.

Click here to read full paper